Seminar Maritim HMJ Sejarah Undip: Pembangunan Perlu Sinergi antara Maritim dan Darat

Seminar Maritim HMJ Sejarah Undip: Pembangunan Perlu Sinergi antara Maritim dan Darat
Friday, 30 October 2009

SEMARANG - Pembangunan negara maritim harus dilakukan secara integral. Ikhtiar itu mencakup pelbagai potensi untuk menciptakan produk yang dibutuhkan pasar lokal dan global. Guru besar sejarah Undip, Prof Dr Singgih Tri Sulistiyono, dalam seminar ”Kebudayaan Maritim untuk Memperkuat Kedaulatan RI” yang diselenggarakan HMJ Sejarah Undip di Gedung Juang 45, Jalan Pemuda, Semarang, Rabu (28/10), mengemukakan negara maritim tak semata-mata dibangun dari kemampuan produksi sektor kelautan, melainkan juga darat. Keduanya mesti disinergikan. Penekanan pada sektor kelautan hanya akan menciptakan simpul kerawanan.


”Pembangunan sektor maritim saat ini cenderung bersemangat antifeodalisme Orde Baru. Eksploitasi terhadap sumber daya kelautan dilakukan tanpa diintegrasikan dengan potensi daratan,” kata dia.

Pemerintah, ujar dia, enggan mempelajari sejarah. Padahal, Majapahit dan Sriwijaya merupakan referensi pembangunan negara maritim yang ideal.

Meski berorientasi ke laut, kerajaan itu tak menafikan sektor darat. Kedua sektor itu dikembangkan secara simultan dan saling memperkuat.
Kemampuan Produksi

Kunci sukses kedua kerajaan itu terletak pada kemampuan memproduksi barang atau komoditas, baik untuk kepentingan sendiri maupun ekspor.

Armada Majapahit dan Sriwijaya mampu mengontrol dan mengamankan wilayah laut, sedangkan armada dagang sukses melayani arus perdagangan, baik skala lokal maupun internasional.

”Mereka mampu memproduksi komoditas pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dibutuhkan pasar lokal, regional, dan internasional, seperti lada, rempah-rempah, beras, produk hutan, dan emas,” ujar dia.

Dia menyatakan Indonesia kini mengahadpi masalah paling serius, yaknikemerosotan komoditas andalan. Contoh paling jelas adalah gula.

Pada masa kolonial, Hindia Belanda merupakan daerah penghasil gula terbesar di dunia. Namun kini Indonesia jadi negara pengimpor.

Problem lain ada pada integrasi ekonomi. Disparitas ekonomi antardaerah atau pulau masih terlihat jelas. Di satu sisi ada pulau yang maju, di sisi lain banyak yang masih bergantung.

Prof Dr Adria B Lapian, yang didapuk jadi pembicara kunci, mengutarakan pemerintah sebenarnya punya iktikad baik untuk mewujudkan pembangunan negara maritim. Iktikad itu dapat dilihat dari pembentukan Departemen Kelautan.

Namun dalam praktik masih banyak yang harus dibenahi. Misalnya, penanaman orientasi kelautan ke departemen-departemen lain.